Dugaan Proyek Listrik Kawasan Perbatasan Sungai Kelik Mangkrak, Warga Pertanyakan Penggunaan Anggaran 2023

Dimensitv.com – Ketungau Hulu, Kalimantan Barat — Dugaan ketidakberesan dalam penggunaan anggaran proyek pembangunan jaringan listrik di kawasan perbatasan Desa Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tahun anggaran 2023, mulai menjadi sorotan masyarakat.

Warga dan sejumlah aktivis lokal mendesak aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan serta mengusut secara transparan dugaan permasalahan dalam pelaksanaan proyek tersebut, termasuk terkait perencanaan, penggunaan anggaran, pengawasan, hingga penyelesaian pekerjaan.

Baca Juga

5 jam  lalu

Klarifikasi Kepala Desa 108 Terkait Dugaan Dampak Aktivitas PT. KBG Rusak Lingkungan 

12 Habibi Admin 4

Sorotan muncul setelah kondisi jaringan listrik di kawasan tersebut hingga kini dinilai belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan masyarakat.Selasa (8/9/26).

Di sejumlah lokasi, masih terlihat deretan tiang beton yang telah berdiri, namun belum dilengkapi jaringan kabel maupun infrastruktur pendukung lainnya seperti trafo. Lokasi ini dekat perbatasan dengan Negara Malaysia yang di tempuh dengan kendaraan kurang lebih 15 Menit Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai status proyek, realisasi pekerjaan, nilai anggaran yang telah digunakan, serta penyebab pekerjaan belum dapat diselesaikan. Warga juga meminta adanya penjelasan resmi mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2023.

Masyarakat berharap PLN UP2K Kapuas Raya memberikan informasi secara terbuka mengenai progres proyek tersebut, termasuk kendala yang menyebabkan pembangunan jaringan listrik belum tuntas. Transparansi dinilai penting agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Baca Juga

2 hari  lalu

Kasus Dugaan Penipuan Scientia Residences Bergulir ke Polisi, 42 Korban Klaim Kerugian Rp1,12 Miliar

24 Dimensitv

Selain itu, warga dan aktivis lokal mendorong dilakukannya audit atau pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang apabila ditemukan indikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan maupun penggunaan anggaran proyek.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan atau informasi yang memiliki dasar dan bukti yang cukup, sehingga persoalan tersebut dapat diketahui secara terang dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya warga di kawasan perbatasan yang masih membutuhkan akses penerangan yang memadai.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PLN UP2K Kapuas Raya terkait dugaan ketidakberesan proyek tersebut. Redaksi Dimensitv.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait guna memberikan penjelasan secara berimbang kepada masyarakat.

(Red/Wilo)