King Badak : Presiden Prabowo Kecolongan Lantik Penjabat Korup, Silmy Karim Terima Rp 100 Juta Perminggu Tiap Jum’at Dari Urus Izin Tinggal WNA

Dimensitv.Con – Lebak – Ketua KPK Setyo Budiyanto Membongkar Dugaan Pemerasan Yang Melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim Terkait Pengurusan Izin Tinggal Warga Negara Asing

“Silmy Karim menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu (setiap hari Jumat),” Tegas Setyo saat memberikan keterangan Pers. Kamis, (04/06/2026)

Praktik ini disebut dilakukan secara sistematis, dengan Silmy menginstruksikan jajaran di bawahnya mulai dari direktur hingga staf untuk menarik biaya ekstra dari WNA maupun biro jasa yang kemudian ditampung melalui rekening pengepul.

Baca Juga

23 jam  lalu

Ketum FRIC H. Dian Surahman Kawal Ketat Kasus Paoman Indramayu: Tuntut Hukuman Mati untuk Terdakwa

14 Habibi Admin 4

“Untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses, setiap klik ada harganya,” Ungkap Setyo menjelaskan modus penarikan biaya tersebut.

Skandal ini disebut telah berlangsung 4 tahun sejak Silmy menjabat sebagai Dirjen Imigrasi hingga menjadi Wamen.

“Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar,” Tutup Setyo.

Baca Juga

23 jam  lalu

Ketum FRIC H. Dian Surahman Kawal Ketat Kasus Paoman Indramayu: Tuntut Hukuman Mati untuk Terdakwa

14 Habibi Admin 4

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 2026, Silmy Karim tercatat memiliki total harta kekayaan bersih sebesar Rp234,5 miliar.

Sementara, King Badak mengatakan ,kalau KPK telah mengendus sejak sebelum pelantikan kabinet merah putih memberikan masukan atau melaporkan kepada Presiden Prabowo untuk menjadi bahar rujukan atau pertimbangan track recod seseorang yang akan dilantik menjadi pejabat tinggi negara di kabinet,apakah bersih atau terjangkit virus korup.

” KPK harusnya memberikan laporan kepada pak presiden prabowo setiap orang yang akan dilantik menjadi menteri, wakil menteri atau pejabat negara di kabinet agar di jadikan pertimbangan layak dan tidaknya menjadi pejabat tinggi negara, pak preseiden juga mestinya memberikan rekomendasi kepada KPK untuk menelisik trak record seseorang calon mentri, wakil mentri atau pejabat yang akan dilantik,” Kata King Badak Aktivis Banten.
(Tim/Irwan)